Save Atjeh Nature

LHOKSEUMAWE - Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid memberhentikan 216 sekretaris desa (sekdes) di kabupaten itu. Alasannya, mereka tidak memenuhi syarat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, keputusan bupati tersebut diprotes para sekdes. Penelusuran Serambi membuktikan bahwa pada 14 April 2011 melalui surat keputusan nomor 141/190/2011, Bupati Aceh Utara memberhentikan 216 sekdes dimaksud, terhitung 1 Mei 2011.

Pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat (PHBM) atau yang biasa disebut community logging merupakan salah satu fokus kegiatan Telapak. Pada 15 – 17 Januari lalu Telapak mengadakan workshop “Percepatan dan Perluasan Inisiatif Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat dalam Konteks Mitigasi Perubahan Iklim”. Dihadiri lebih dari dua puluh peserta dari berbagai lembaga dan daerah di Indonesia serta menghadirkan pembicara dari berbagai pihak, workshop tersebut membahas community logging dan berbagai permasalahannya.

Sahabat Telapak yang baik, menutup tahun 2010 dan mengawali tahun 2011, kami mengucapkan “Selamat Tahun Baru 2011” kepada seluruh Sahabat Telapak beserta keluarga, teman, tetangga, dan mitra. Dalam kesempatan yang sangat baik ini kami ingin menyampaikan salam dan berbincang tentang langkah menelapak di tahun baru.

Good afternoon Ladies and Gentlemen, I am so honoured to have this opportunity, standing here among you distinguished guests and participants. You, who have come forward and volunteered yourselves to stand of the forefront in one of the greatest challenge that we humankind has ever faced. Climate change is changing every aspect of our lives, our civilizations, our way of doing business, our modes of production and consumption, the way we look at things, the way we understand society, the environment, the earth. It is changing everything."

Laporan Triwulan Pemanfaatan Hutan Produksi ini merupakan hasil updating mengenai data pemanfaatan dan penggunaan kawasan Hutan Produksi di seluruh Indonesia setiap tiga bulanan. Pemanfaatan kawasan Hutan Produksi dilakukan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), sedangkan penggunaan kawasan Hutan Produksi adalah kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diberikan dalam bentuk izin pinjam pakai kawan Hutan Produksi.

Kementerian Kehutanan memberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem (IUPHHKA-RE) kepada PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia (PT.RHOI), melalui Surat Keputusan No. SK/464/Menhut-II/2010 tertanggal 18 Agustus 2010. Penyerahan Ijin Usaha tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemenhut, Hadi Daryanto mewakili Menteri Kehutanan pada acara ”Welcome Home Orangutan” di Gd. Manggala Wanabakti – Jakarta pada 18 Januari 2011. Pemberian ijin ini membuka jalan bagi upaya penyelamatan orangutan yang mengalami kepunahan. Areal hutan yang diserahkan kepada PT. RHOI seluas 86.450 ha, merupakan ex-HPH yang terletak di Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.