Save Atjeh Nature

SEMINAR NASIONAL Perspektif Masyarakat dalam Merespon Skema REDD di Indonesia Pendahuluan REDD (Reduced Emission from Deforestation and Degradation) adalah topik pembicaraan terhangat dalam beberapa tahun terakhir ini khususnya setelah COP 13 di Bali tahun 2007 yang lalu. Tidak terkecuali di Indonesia fokus dan energi banyak tersalurkan terkait konteks REDD. WG-Tenure menempatkan isu atau topik REDD dalam kaitannya dengan kepastian land tenure, khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Seperti diketahui bersama bahwa kepastian land tenure dalam pengelolaan hutan di Indonesia masih menjadi masalah, sementara nampaknya hal tersebut menjadi prasyarat dalam implementasi REDD. Seperti diketahui bersama bahwa dalam strategic approach yang disusun, tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 adalah readiness phase. Dalam hal ini Pemerintah menyusun strategi REDDI untuk readiness phase yang dimaksudkan untuk memberikan guidance tentang intervensi kebijakan yang diperlukan dalam upaya menanga

Hidup Syamsiah dan Hasbiah, ibu-ibu warga Kampung Atas Air, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, lebih inovatif sejak mereka beralih bahan bakar dari minyak tanah ke elpiji kemasan tiga kilogram. Ada saja masalah yang membuat mereka harus cepat tanggap dan kreatif. yamsiah mencontohkan ia berinisiatif menyimpan karet pengaman katup tabung yang bagus. Alasannya sederhana, tidak semua karet cocok dengan kepala regulator selang yang ia punya. ”Kalau karetnya tidak bagus, sering ada suara mendesis tanda ada gas keluar,” ujar dia. Setiap memasak, pintu dapur ia buka lebar-lebar untuk mengantisipasi jika ada kebocoran. Tabung elpiji tidak langsung diletakkan di lantai kayu, tetapi dialasi kain pel. ”Air payau di sini gampang membuat tabung berkarat,” kata Syamsiah. Lain lagi dengan Hasbiah. Tiap kali membeli elpiji, dia meminta penjual menimbang tabung untuk memastikan isinya sesuai. Dalam enam bulan terakhir ia sudah tiga kali mengganti regulator tabung karena rusak. ”Saya sampai beli yang ha

Jangan berkedip atau anda akan ketinggalan berita mengenai kampanye yang sangat dinamis untuk melindungi Hutan-hutan yang indah di Indonesia! Pekan lalu, setelah teman-teman kami di Greenpeace USA berkampanye dari New York sampai ke California, akhirnya Burger King mengatakan "secara mendalam memeriksa audit independen yang terkait dengan praktik-praktik operasi keberlanjutan Sinar Mas ... dan akan membuat keputusan mengenai pasokan pada awal minggu depan"Burger King mengambil langkah besar dan progresif, mengumumkan bahwa mereka sedang dalam proses menghentikan pasokan bahan baku mereka dari Sinar Mas.

"BANDA ACEH - Status Gunung Seulawah Agam, kini dinaikkan statusnya dari normal menjadi waspada. “Ada peningkatan aktivitas vulkanik, terutama kegempaan, sehingga dinaikkan statusnya dari normal ke waspada,” kata Kepala Bidang Pengamatan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kamis (2/9). Menyusul peningkatan status gunung api yang terletak di kawasan Kabupaten Aceh Besar itu, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Selawah Agam dilarang mendekat dalam radius 3 kilometer dari bibit kawah aktif.� Hendrasto menyebutkan Gunung Seulawah Agam adalah salah satu dari tiga gunung api strati aktif tipe A di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. “Masa istirahat terpendek dari Gunung Seulawah Agam adalah 136 tahun dan terpanjang 239 tahun. Erupsi terakhir terjadi di kawah parasit pada 12-13 Januari 1839, di kawah Heutz berupa erupsi freatik,” katanya."

"The search is on for the most innovative, groundbreaking and sustainable grassroots environmental initiatives in emerging and developing countries! Nominations for the UNEP Sasakawa Prize 2011 are now open with the theme “Forest for People, Forests for Green Growth”, in support of 2011 as the International Year of the Forests. The winner will receive $200,000 cash prize at an Award Ceremony and Reception to be held in February 2011, in Nairobi, Kenya."

Jakarta (10/08)- Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) bekerjasama dengan GTZ dan AusAid meluncurkan “Pedoman dan Hasil Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan iklim di Pulau Lombok, NTB,” Selasa (10/08), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan dan referensi bagi para pengambil kebijakan di tingkat regional dalam mengkaji resiko yang berpotensi terjadi akibat dampak perubahan iklim sekaligus menentukan opsi-opsi upaya adaptasi yang paling efektif. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengapresiasi WWF Indonesia atas kontribusinya terhadap kegiatan pengarus-utamaan adaptasi perubahan iklim di wilayah Lombok yang telah dimulai sejak tahun 2007. Tim Iklim dan Energi WW-Indonesia dan WWF-Indonesia Program Nusa Tenggara ikut membantu memberikan analisis komprehensif dan ilmiah mengenai adaptasi perubahan iklim serta menunjukkan bagaimana hasil kajian dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangun

Badai siklon dan petir yang melanda sebagian kota Bogor pada hari Jumat tanggal 27 Agustus telah merobohkan menara relay yang dimiliki oleh Tport di perumahan Taman Yasmin 5 Bogor. Namun dalam waktu 48 jam berkat kesigapan kru Tport Integration ( salah satu bisns unit dari Poros Nusantara Media ), menara tersebut telah diperbaiki dan berdiri kembali seperti semula. Hujan deras yang diikuti oleh petir dan badai siklon yang melanda kota Bogor pada sore hari Jumat (27/8) lalu telah menyebabkan banyak kerusakan material, termasuk robohnya 3 menara relay di daerah Parung, rusaknya dua angkot di daerah Bubulak akibat tertimpa dahan pohon dan tumbangnya dahan-dahan pohon di sepanjang jalan baru Bogor (jalan KH Abdullah bin Nuh). Salah satu korban dari bencana ini adalah menara relay yang dimiliki Tport Integration. Menara tersebut roboh dan bengkok menjaid tiga bagian.

Jakarta ( Berita ) : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang lingkungan hidup “Telapak” mengindikasikan adanya gembong di dalam negeri yang telah meraup keuntungan besar dari perdagangan kayu yang diduga dari hasil curian. Oleh karena itu “Telapak” dan Environmental Investigation Agency (EIA) pada konferensi Pers tentang “Bisnis Hitam Penyelundupan Kayu Merbau di Indonesia”, di Jakarta, Kamis [05/08] , mengimbau pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi gembong yang diduga terlibat. Selain itu mereka juga mendesak pemerintah untuk melindungi kayu merbau melalui Convention On International Trade in Endangered Species (Cites).

JC dan Telapak Beberkan Hasil Investigasi MAKASSAR, Upeks—Praktik Illegal Logging nampaknya semakin meluas, bahkan Makassar menjadi pintu peredaran Illegal Logging internasional. Jurnal Celebes dan Telapak berhasil menelusuri praktik Illegal Logging yang melibatkan tiga perusahaan internasional dan dua perusahaan nasional itu. Menurut Koordinator Jurnal Celebes, Mustam Arif kepada wartawan, Kamis (5/8) kemarin. Berdasarkan investigasi Jurnal Celebes, ditemukan bukti adanya perusahaan yang menjadi pelaku perdagangan kayu ilegal dengan memanipulasi perizinan, serta praktik korupsi berupa penyuapan terhadap oknum aparat berwenang di lapangan. Bahkan, mereka menjadikan Makassar melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta menjadi poros penyelundupan kayu internasional. Mustam mengatakan, perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam praktek Illegal Logging yakni UD Menara Mas yang kemudian berubah nama menjadi Nessa Golden Wood. Dalam melakukan aksinya, UD Menara Mas melibatkan PT Superintending Company

Melalui skema REDD+ yang LoI nya telah ditandatangani antara Pemerinah RI dengan pemerintah Norwegia, Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan produksi carbon nasional sebesar 26% pada tahun 2012. Dalam skema tersebut Pemerntah Norwegia berjanji akan memberikan insentif dana sebesar US$ 1 million. Pemerintah sendiri menyadari bahwa komitmen tersebut merupakan tugas yang tidak ringan. Untuk itu pemerintah merasa perlu menggandeng segenap stakeholder bangsa untuk berpartisipasi dalam mewujudkan komitment tersebut.

Sepuluh Gubernur telah melapor ke Menteri Kehutanan terkait dengan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural di wilayahnya. Laporan tersebut merespon surat Menteri Kehutanan No.95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Kesepuluh Gubernur yang sudah melapor yaitu Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Lampung, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Aceh, Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua, Gubernur Bali.